Bambang (65) masih ingat betapa riuhnya Telaga Nangun di masa kecilnya—tempat ia belajar berenang, orang-orang mencuci pakaian, dan penggembala yang memandikan sapinya. Kini, telaga itu hanya seonggok tanah kering berbentuk ‘L’.
Para telaga di Purwodadi mulai terdengar parau dan lirih sejak tahun 1980-an hingga 1990-an yang perlahan memudar dan mati secara bersamaan. Menurut penuturan Bambang, kematian telaga beriringan dengan masifnya tekanan pemerintah zaman Orde Baru yang memaksa petani mengganti pupuk kandang yang biasa warga pakai menjadi pupuk urea.
“Mulai awal 70-an, ada Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Petani dipaksa menggunakan pupuk buatan karena dianggap pupuk kandang tak signifikan tingkatkan hasil pertanian. Pemerintah menyediakan pupuk bersubsidi. Tanaman lokal juga diganti tanaman subsidi—padi varietas IR5 dan IR8 yang diimpor. Menurut pemerintah waktu itu, produksinya tanaman lokal kurang tinggi. Makanya diberikan bibit subsidi dan pupuk urea. Tapi tanah jadi tandus, telaga kering. Mungkin salah satu penyebabnya ya pupuk itu” Ujar Bambang.
Kisah seorang warga berusia lanjut usia di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul ini menggambarkan hilangnya telaga sebagai sumber kehidupan warga. Seperti Telaga Kajor—tempat spiritual warga Padukuhan Ngande-Ande dan Wuluh. Setiap Muharram, telaga ini menjadi lokasi ritual pemasangan gawar: tali dari akar pohon preh sebagai penolak bala dan penghalau makhluk jahat.
Telaga Brunyah pun tak lagi menyimpan nyanyian bagi warga Padukuhan Cak Bohol dan Pring Sanggar. Dulu, telaga sedalam 3-4 meter ini menjadi sumber air minum alami, menyaring air hujan menjadi jernih. Sementara di Telaga Nangun, riuh tawa anak-anak belajar berenang, penggembala memandikan ternak, serta orang-orang mencuci dan bercakap-cakap menghidupkan Padukuhan Winangun, Cepogo, dan Luweng Ombo.
Kini, ketiga telaga itu—bersama duabelas telaga lainnya—telah mati. Kematiannya berawal dari era Orde Baru, melalui program imperialisme bernama Revolusi Hijau.
Program Imperialisme Bernama Revolusi Hijau
Sejak awal tahun 1950-an hingga 1980-an, gemuruh Revolusi Hijau bergema di berbagai belahan dunia. Indonesia salah satunya, yang saat itu berada dibawah sepatu lars Orde Baru, meluncurkan program swasembada beras pada 1970-an hingga 1980-an. Tujuannya agar Indonesia tidak lagi mengimpor beras dan memuluskan pemodal luar negeri dalam pengadaan bibit impor, irigasi, pupuk kimia, dan mesin-mesin untuk pertanian.
Akibatnya, petani di Kecamatan Purwodadi dipaksa meninggalkan bibit padi lokal dan pupuk kandang. Sebagai gantinya, mereka dipaksa menggunakan bibit padi varietas IR5 dan IR8 yang dikembangkan Lembaga Penelitian Padi Internasional (IRRI) di Los Baños, Filipina. Lembaga ini didanai Ford Foundation dan Rockefeller Foundation untuk melakukan penelitian dan pengembangan padi negara dunia ketiga. Padi varietas IR5 dan IR8 memang dapat panen sebanyak tiga kali dalam setahun, tetapi rapuh terhadap hama. Untuk itulah, IRRI memberikan rekomendasi agar pupuk urea digunakan beriringan dengan penanaman bibit padi varietas IR5 dan IR8.
Namun dibalik kesuburan semu itu, bencana ekologis mulai mengintai warga. Pupuk urea yang dipaksa masuk ke lahan Karst Gunungkidul ternyata tak sepenuhnya dapat diserap tanaman. Setiap hujan, residu kimianya hanyut ke telaga. Residu kimia tersebut yang akhirnya mengubah struktur tanah terutama pada lapisan impermeable.
“Kalau tumbuhan alami, maksudnya endemik di sana, itu secara alami berproses, ikut mengurai, dan menyumbang terbentuknya fenomena endokarst, baik itu tanaman yang besar, ataupun semak belukar dan sebagainya. Ketika ada perubahan fungsi, menjadi lahan pertanian dan yang dipakai pupuk-pupuk organik, seperti pupuk kandang, kompos, dan sebagainya. Pupuk organik dapat bercampur dengan baik dengan kondisi struktur dan tekstur tanah yang ada di sana. Namun, ketika ada intervensi ‘kimia’, dia akan terurai berbeda. Jadi yang seharusnya dia menjadi satu, padat, dan mengikat (tanahnya), ketika ada unsur kimia lain, dia menjadi gembur. Akibatnya akar-akar tanaman bisa jadi menembus lapisan impermeable. Itu bisa menyebabkan lapisan impermeable bocor, kemudian airnya itu turun (menghilang).” tutur Nandra, seorang Ahli Geologi dari UPN Yogyakarta.
Berusaha menebus dosa atas kerusakan telaga, tahun 1980-an, pemerintah melalui Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Gunungkidul berupaya menyelamatkan telaga Nangun dengan membangun bantaran dan sekat yang mengelilinginya. Upaya itu gagal dan membuat telaga semakin kering. Hal tersebut dikarenakan langkah keliru yang diambil oleh pemerintah setempat karena kurangnya pemahaman mengenai struktur geologi dari sebuah telaga. Langkah keliru itu disinyalir karena pengerukan tanah yang berada di dasar telaga.
Nandra menegaskan, pembangunan di kawasan karst itu harus diperhatikan sedemikian rupa. Karena ketika mau melakukan revitalisasi, bahkan menata ulang telaga, terdapat lapisan impermeable, yang menjaga air di sana tetap utuh. Sedangkan, kalau telaga sampai bocor, apalagi karena ada pengerukan, airnya tetap akan hilang walau dibangun bantaran yang mengelilingi telaga dengan tujuan agar debit air terjaga.
Nasib tragis lebih dirasakan Telaga Kajor dan Brunyah. Keduanya sudah tidak dapat dihidupkan kembali karena ditimbun batu-batu dari peledakan bukit-bukit karst untuk pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).
Telaga dan Jiwanya
Gunungkidul termasuk Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunung Sewu–”seribu bukit” yang tersusun dari batuan setebal 400-an meter. Erosi dan pelapukan membentuk tanah terra rossa. Warga menjadikan tanah ini sebagai lahan pertanian, sebab terra rossa termasuk tanah yang subur, terutama jika berada di tengah-tengah bukit. Hal ini yang menjadi alasan warga Gunung Kidul tetap bisa bertani walau didominasi wilayah batu yang bertanah.
Menurut Nandra, kawasan karst Gunung Sewu juga dapat membentuk telaga (lokva) karena lapisan impermeable (lendut)—hasil pembusukan vegetasi dan erosi tanah yang terjadi bertahun-tahun—yang berfungsi sebagai lapisan yang menjaga limpasan air hujan. “KBAK Gunung Sewu ibarat spons raksasa,” katanya. Air hujan meresap melalui ponor (lubang vertikal), mengalir ke sungai bawah tanah dalam pola pengaliran multibasinal.
Rongga batuan karst membuat air mudah hilang ke bawah tanah. Ini membuat air akan mudah sekali hilang ditelan sungai-sungai bawah tanah dan akan sulit sekali untuk mengaksesnya. Oleh karena itu, sangatlah penting eksistensi dari danau karst atau telaga di Gunungkidul.
Dosa Negara yang (justru) Ditebus Warganya
Kematian telaga-telaga Purwodadi meninggalkan luka ekologis dan sosial yang mendalam. Hilangnya lapisan impermeable akibat pupuk kimia dan proyek JJLS memutus siklus air karst. Air hujan langsung tersedot ke ponor, mempercepat kekeringan di permukaan dan mengeringkan mata air yang bergantung pada cadangan telaga.
Dahulu warga mendapatkan air secara cuma-cuma dengan mengandalkan telaga. Namun kini warga dipaksa bergantung pada PDAM dan membayar air setiap bulannya. Seperti keluarga Bambang, mereka harus membayar sekitar Rp50.000 untuk 10 kubik air per bulan. Jika lebih dari itu, Bambang akan dikenakan tambahan biaya sekitar Rp10.000 per kubiknya. Sedangkan untuk ke mata air terdekat, Bambang harus memikul air dengan jarak sekitar 2 kilometer. Dengan usia yang sudah renta, jelas tak bisa dilakukannya. Di lain sisi, jika mengandalkan Penampungan Air Hujan (PAH) yang berkapasitas rata-rata 3.000-5.000 liter, tidaklah cukup bagi keluarga yang beranggotakan 4-5 orang ke atas.
Padahal, untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga (konsumsi, sanitasi, dan kesehatan), setiap orang membutuhkan setidaknya 20 liter air bersih per hari. Namun, berdasarkan total volume Penampungan Air Hujan (PAH) yang disebutkan Bambang, yaitu 5.000 liter untuk satu rumah tangga berisi lima orang, ketersediaan air hanya sekitar 1.000 liter per orang. Volume ini sebenarnya diperkirakan mencukupi kebutuhan selama enam bulan, dengan asumsi bahwa PAH terisi penuh pada awal musim hujan dan pola hujan normal sesuai dua musim di Indonesia. Kenyataannya, krisis iklim menyebabkan curah hujan menjadi tidak terprediksi dan tidak merata, sehingga pengisian ulang PAH selama musim hujan pun menjadi tidak pasti. Akibatnya, ketersediaan 1.000 liter per orang untuk enam bulan itu sulit dijamin.
Hilangnya telaga juga memutus ruang interaksi sosial. Mulai dari anak-anak yang kehilangan “laboratorium alam” untuk belajar renang dan mengenal ekosistem di telaga: ikan mujair dan lele lokal serta berbagai tumbuhan resan.
Di tengah negara yang eksploitatif dan destruktif, Bambang memiliki gagasan untuk melakukan revitalisasi mandiri Telaga Nangun. Ia berangan-angan menanam pohon resan di sekitar telaga untuk mengikat tanah dan memulihkan kelembaban. Strateginya dimulai saat musim hujan, di mana air tergenang. Ia akan menebar benih ikan yang siap panen ke genangan, lalu mengundang warga grubyukan (menangkap ikan dengan tangan).
“Dengan diinjak-injak ratusan orang, lumpur itu memadat seperti kebo gupak (kubangan kerbau),” katanya, merujuk pada memori ilmiah tradisional tentang lumpur padat yang mampu menyimpan air berbulan-bulan.
Angan-angan Bambang sejalan dengan penjelasan Nandra: pemulihan dapat diawali dengan pemetaan titik-titik kebocoran air atau lubang ponor di dasar telaga yang menyebabkan air tersedot ke bawah tanah. Titik ini harus ditutup sementara untuk menahan air limpasan saat hujan, memungkinkan genangan air kembali terbentuk. Cara ini hanya bersifat sementara dan belum menyelesaikan masalah lapisan impermeable yang rusak. Untuk memulihkannya dapat dilakukan revegetasi menggunakan tanaman endemik berakar tunjang, seperti tanaman resan pada sekeliling telaga. Hal ini dilakukan untuk mengurangi erosi dan mengikat air. Tanaman ini juga membantu pembentukan lapisan tanah halus yang terbawa air ke dasar telaga, memperbaiki lapisan impermeable secara alami.
“Yang tak kalah vital adalah pelestarian pengetahuan lokal tentang tata kelola telaga. Pengetahuan mengenai cara merevitalisasi telaga ini harus didokumentasikan dan ditransfer ke generasi berikutnya agar upaya pemulihan menjadi berkelanjutan. Karena pemulihan ekosistem karst membutuhkan restorasi menyeluruh dan waktu puluhan bahkan ratusan tahun. Mengingat prosesnya sangat panjang dan melampaui usia satu generasi, maka penting untuk dilakukan regenerasi pengetahuan tersebut” Ujar Nandra.
Upaya yang dilakukan Bambang tidak dapat dilihat sekadar pemulihan ekosistem belaka, tetapi potret buram negara–dari rezim Soeharto hingga Prabowo–yang gagal menjaga Gunungkidul yang masuk dalam KBAK Gunung Sewu. Di balik jargon “pembangunan”, negara telah mengubah KBAK Gunung Sewu dari benteng ekologis menjadi ladang komoditas: batu kapur dikeruk, telaga diuruk untuk aspal JJLS. Ironisnya, sementara negara yang dikuasai konglomerat ini memeras nilai ekonomi setiap jengkal tanah, warga dipaksa menebus dosa ekologis dengan keringat sendiri.
Penulis: Skolastika Andika Paramita Maheswari
Editor: Vincentius Dandy Ariputra Ginola